Gubernur Sulsel Tak Tega Insentif Guru Honorer di Daerahnya Dipangkas

170

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H. M. Nurdin Abdullah rupanya tidak tega jika insentif guru honorer di Sulawesi Selatan dipotong.

Awalnya pos anggaran untuk guru honorer direncanakan dipangkas dari Rp 10.000 ribu, menjadi Rp 7.500 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel.

Pemangkasan ini dilakukan, agar program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan bisa terealisasi dengan waktu yang cepat.

Program prioritas itu yakni pembangunan jalan terisolir, hilirisasi pertanian, Rumah Sakit Regional, dan beberapa program pro rakyat yang dijanjikan saat kedua pasangan ini kampanye di Pilgub Sulsel 2018.

Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman yang merupakan salah satu tim TAPD Pemprov Sulsel menyampaikan, setelah ada kesepakatan antara Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel mengenai insentif guru honorer yang pos anggarannya tetap seperti sebelumnya.

Jufri mengungkapkan adapun pos anggaran untuk guru honorer ini bisa utuh seperti sebelumnya, karena perintah Gubernur.

“Begitu arahan dari pak Gub bahwa insentif guru honorer harus tetap dibayarkan seperti biasa,” ujar Jufri.

Menurutnya Gubernur telah memerintahkan agar insentif guru honorer diupayakan supaya insentif guru honorer tidak terganggu.

Alasannya karena guru itu berkaitan dengan human investment yang menentukan masa depan bangsa.

“Semula direncanakan karena keterbatasan anggaran dihitung Rp 7.500 per jam pelajaran tapi arahan Pak Gub agar kembalikan insentif guru honorer seperti semula,” ungkap Jufri.

“Kalau perintah Pak Gub ya pasti harus dilaksanakan,” Jufri menambahkan.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo saat dikonfirmasi mengenai insentif guru honorer tetap seperti semula, pun langsung terlihat sumringah.

“Alhamdulillah,” kata None sapaan Kadisdik Sulsel, saat ditemui di Gedung Tribun, dalam acara Dialog Forum Dosen.

None menjelaskan bahwa insentif guru memang harus 10 ribu per jam, apa yang bisa dilakukan jika hanya 7.500 per jam.

“Gak ada harga buku 7 ribuan, adanya itu diatas 10 ribuan,” katanya.

Di semua daerah termasuk di Sulsel, guru honorer ini menurutnya harus diperhatikan. Pasalnya, guru produktif di sekolah itu sudah hampir habis karena masuk masa pensiun.

Jika guru (PNS) sudah habis di sekolah siapa yang gantikan kata None. Tentunya kata dia adalah, itu tak lain guru honorer.

Terkait dengan insentif guru honorer, Forum Dosen Makassar yang didalamnya tergabung sejumlah akademisi dari lintas kampus melakukan dialog terbuka yang membahas tentang insentif Guru Honorer yang rencananya akan di pangkas oleh Pemprov Sulsel.

Mereka yang hadir Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Sulsel Prof Yusran Yusuf, Dosen UIN Alauddin Qasim Mattar, Dosen Unismuh Dr Amir Muhiddin.

Rektor UNM Prof Husain Syam, mantan Rektor UNM Prof Arismunandar, Ketua KIP Sulsel Aswar Hasan, Dosen Unhas Adi Suryadi Culla, Ketua LPMP Sulsel Abdul Halim Muharram, dan Ketua Psikolog Indonesia Sulsel Asniar Khumar.

Lantas apa harapan mereka kepada guru honorer dan pemerintah?

Rektor UNM Prof Husain Syam mengatakan soal guru honorer mungkin harus ada kebijakan baru yang bisa mematenkan nasib dan kesejahteraan mereka.

Menurutnya tidak perlu lagi ada guru honorer, yang ada ini sebaiknya diikat dengan negara atau mengangkat mereka sebagai PNS.

Indikatornya tak lain adalah minimnya guru PNS yang semakin hari bertambah pensiun.

“Yang penting saat ini adalah produksinya (Guru yang dibutuhkan),” katanya.

Sementara itu, Dosen UIN Alauddin Qasim mattar mengatakan sepakat jika guru honorer ini diberikan ikatan dinas,agar kerja -kerja atau pengabdian mereka di apresiasi pemerintah.

“Bagaimana kedepan, kita semua agar sama-sama mengedepankan kesejahteraan guru. Dengan rumusan, guru yang produktif dipromosikan dan yang tidak produktif dikembalikan ke pemerintah, apa kebijakannya” kata Qasim.

Dosen Unismuh Makassar, Amir Muhiddin mengatakan terkait dengan kesejahteraan guru honorer, harusnya di naikkan.

“Sangat pantas menaikkan kesejahteraan guru honorer, karena pengabdiannya yang mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Amir.

Sementara itu. Psikolog Asniar Khumar juga mengatakan sepakat, agar kesejahteraan guru honorer diperhatikan.

Ia menyebutkan melihat penelitian di lapangan, pendidik generasi milenial ini ada pada jiwa guru honorer.

“Saat ini di sekolah banyak ditemukan honorer lebih banyak kerja dibandingkan guru PNS. Guru muda ini justru lebih produktif,” ujarnya.

Sedangkan mantan Rektor UNM, Prof Arismunandar mengatakan bahwa guru sebaiknya di sejahterakan.

“Jika perlu kata dia, gaji tahun ini kedepan harus lebih besar,” ujarnya.

Ketua LPMP Abdul Halim Muharram mengatakan membahas kesejahteraan Guru, tidak berkepentingan politik.

“Pembicaraan yang ada di DPRD benar steril, berangkat dari kebutuhan real. Bagaimana kita semua memberikan pemikiran yang bisa sejahterakan masyarakat,” katanya.

Dosen unhas, Adi Suryadi Culla mengatakan ia mencatat kesejahteraan guru honorer ini bisa terlihat dalam waktu cepat jika ada penganggaran berbasis UMR.

Menurutnya harus ada aturan mengenai kebijakan UMR, atau kebijakan pemerataan guru.

“Ini juga perlu dipikirin untuk mendapatkan kepastian hidup guru,” ujarnya.

Sumber: makassar.tribunnews.com

Komentar Pengunjung